Intoleransi agama dapat menyebabkan sikap dan perilaku negatif, yang mengarah pada ketegangan sosial, diskriminasi, permusuhan kelompok, dan kekerasan. Pemahaman dan dialog antar agama dapat membantu mengurangi risiko-risiko ini dan mempromosikan toleransi dan hidup berdampingan.
Kursus ini memberikan wawasan dan memungkinkan diskusi;
- Sejarah keberagaman agama dan kondisi koeksistensi antar agama saat ini.
- Stereotip dan tantangan terkait keberagaman antar agama dan dampaknya terhadap koeksistensi antar agama
- Pentingnya kunjungan antar agama, dialog, dan pengetahuan tentang tradisi satu sama lain
- Hubungan antara keberagaman agama dan perlindungan hak asasi manusia
- Pendidikan termasuk penggunaan film sebagai alat untuk mempromosikan pemahaman antar agama, dan memerangi stereotip.
Kursus ini dibagi menjadi empat modul utama, yang membahas pertanyaan-pertanyaan utama berikut ini:
-
- Tradisi keagamaan apa yang menjadi bagian dari sejarah dan keberagaman negara ini?
-
- Bagaimana stereotip dapat menantang keberagaman dan pemahaman agama?
-
- Praktik-praktik apa yang dapat menjamin dialog antar agama untuk keberagaman agama?
-
- Apa hubungan antara keberagaman agama dan perlindungan hak asasi manusia?
-
- Bagaimana pendidikan dapat mendorong pemahaman antar agama dan memerangi stereotip melalui film?
Kursus ini akan menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia, bersama dengan pendekatan naratif dengan menggunakan film dan alat audio visual. Kompetensi naratif dapat menjadi pendekatan yang bermanfaat ketika bekerja dengan film dan alat audio-visual lainnya dalam pendidikan. Hal ini mencakup kompetensi untuk menganalisis narasi apa yang dibangun oleh para pembuat film dan kemampuan untuk dekonstruksi narasi untuk menghindari perspektif stereotip yang bermasalah. Kompetensi lainnya adalah mengenali narasi tandingan, yaitu menyadari posisi film dalam hubungannya dengan seluruh lanskap representasi.
Di akhir setiap modul, akan ada kesempatan untuk menerapkan apa yang telah Anda pahami melalui elemen interaktif seperti Kuis, dll., sebelum melanjutkan ke modul berikutnya. Harapannya adalah mencapai minimal 60% jawaban benar dalam kuis di setiap modul untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan menerima sertifikat.
A conflict between the majority and minority group has a serious impact on the nationality of a minority group as the majority rejects the minority identity with that of the national identity.
Dr. Sriprapha Petcharamesree a Senior Lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University discusses this using the case of Northern Thailand.
A short documentary that discusses migration politics in Assam, India, and why and how the new Indian Citizenship Amendment, 2019 particularly affects Assam
Dr. Sriprapha Petcharamesree a Senior Lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University explains using the case of Southern Thailand that when there is an ethnic and religious difference, the state expects assimilation to the majority group.
Fernand de Varennes, UN Special Rapporteur on Minority Issues, discusses the statelessness of minority groups using the situation of the Rohingyas as an example.
This short documentary discusses the repercussions of India’s Citizenship Amendment Act, 2019. Discussing the citizenship registration practice in Assam and the influence of the latest Citizenship Amendment Act, 2019, around 500,000 Bengali Muslims are at risk of becoming stateless
Dr. Sriprapha Petcharamesree, a Senior Lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, addresses the impact of lack of birth registration on citizenship and protection of human rights using the example of an undocumented Rohingya person in Thailand.
Lack of birth registration and birth certificate have seen a serious impact on a person’s enjoyment of other rights. Fahmina, a PhD scholar at Mahidol University discusses the denial of education to Rohingya children in Cox’s Bazar refugee camp due to lack of documentations for Rohingya children.
International law recognises nationality as a right and the concept of genuine connection/ social attachment as highlighted by the International Court of Justice in 1955 has relevance in recognising one's citizenship. Such a genuine link can be established, not least with continuity of residence, the establishment of personal relationships, acquisition of property, political participation, holding public offices, etc. On passing a minimum threshold of definitive residential criteria, one should have access to citizenship irrespective of not having any formal link
